Blangko KTP-el Harus Segera Didistribusikan

23-12-2019 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Syamsurizal di sela-sela rapat dengan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) dalam rangkaian Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Medan, Sumut, Rabu (18/12/2019). Foto : Erlangga.

 

Anggota Komisi II DPR RI Syamsurizal mendorong Pemerintah untuk segera mendistribusikan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di daerah yang saat ini masih kekurangan. Ia menyampaikan hal ini selalu menjadi persoalan mendasar di tiap-tiap daerah yang dikunjungi oleh Komisi II DPR RI dalam upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

 

Politisi PPP ini menjelaskan bahwa blangko KTP-el merupakan salah satu komponen penting untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih dan salah satu pengujiannya akan dilakukan pada Pilkada serentak 2020 yang akan diselenggarakan pada 270 titik daerah di Indonesia. Dengan ketersediaan blangko yang mencukupi maka akan ada lebih banyak pemilih yang ikut berpartisipasi nantinya.

 

“Agar mereka para masyarakat berpikir dapat berpartisipasi secara utuh dalam jumlah yang lebih besar untuk dapat hadir pada 23 September 2020 ketika dilakukannya workshop-workshop untuk memilih kepala daerah,” tuturnya di sela-sela rapat dengan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) dalam rangkaian Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Medan, Sumut, Rabu (18/12/2019).

 

Untuk itu ia meminta perhatian para pimpinan daerah setempat untuk dapat berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadikan hal tersebut menjadi perhatian utama. Ia juga mendorong Kementerian Dalam Negeri agar dapat segera melakukan distribusi ke daerah agar permasalahan tersebut segera selesai.

 

“Dan pada hari ini kita di sini bicara keluhannya sama, bahwasanya blangko ktp untuk diberikan kepada masyarakat itu tidak ada. Bagaimana kita mau bicara soal partisipasi masyarakat untuk ikut memilih. Ini juga masih menjadi persoalan, bagaimana supaya ini segera diperhatikan tadi sudah kita minta kepada Gubernur,” tukas legislator dapil Riau I itu. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...